Kenaikan PAD dan Pelayanan Publik Harus Dilihat Secara Utuh; Jangan Membangun Kesimpulan Parsial

MUNCULAN pemberitaan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi yang kemudian diperhadapkan dengan persoalan ketersediaan obat di Puskesmas perlu dilihat secara lebih utuh, proporsional, dan berdasarkan data.

Kita tentu sepakat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan obat, keberlanjutan UHC, dan kualitas pelayanan Puskesmas harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD.

Namun demikian, menurut saya kurang tepat apabila peningkatan PAD kemudian secara langsung dikontraskan dengan persoalan kekurangan obat dan dijadikan kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

PAD naik bukan berarti seluruh tambahan pendapatan menjadi uang bebas yang dapat langsung dibelanjakan.

APBD mempunyai struktur, kewajiban, tahapan pelaksanaan, mekanisme pengadaan, serta berbagai belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat belanja pegawai, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kewajiban terhadap berbagai program pemerintah, hingga pembiayaan pelayanan publik lainnya.

Karena itu, kenaikan PAD justru harus kita lihat sebagai sebuah capaian positif. Pemerintah Kota Sukabumi mampu meningkatkan kapasitas pendapatannya di tengah tantangan fiskal daerah yang semakin berat.

Apabila sebagian peningkatan tersebut berasal dari opsen pajak, hal itu juga tidak serta-merta menghilangkan arti peningkatan pendapatan daerah. Yang harus kita lihat adalah bagaimana pemerintah mengelola sumber pendapatan tersebut dan mengubahnya menjadi kapasitas fiskal yang semakin kuat.

Persoalan obat juga jangan buru-buru disimpulkan sebagai akibat ketidakmampuan keuangan daerah.

Kekosongan atau keterbatasan beberapa jenis obat dapat terjadi karena berbagai faktor: perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, distribusi, ketersediaan dari penyedia, perubahan pola kebutuhan pasien, maupun persoalan administrasi dan pelaksanaan anggaran.

Karena itu DPRD sebaiknya terlebih dahulu meminta penjelasan dan data dari perangkat daerah terkait sebelum memberikan kesimpulan bahwa kekurangan obat merupakan akibat dari kegagalan pengelolaan PAD.

Kita harus membedakan antara kekurangan anggaran, keterlambatan pengadaan, dan persoalan distribusi. Ketiganya mempunyai penyebab dan solusi yang berbeda.

Demikian pula persoalan UHC dan pembayaran tunjangan ASN. Semuanya harus diperiksa berdasarkan data APBD, kondisi kas daerah, jadwal penerimaan pendapatan, transfer pemerintah pusat, serta kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah.

APBD bukan hanya berbicara mengenai berapa besar uang yang tersedia dalam satu tahun, tetapi juga kapan pendapatan tersebut masuk ke kas daerah dan kapan pemerintah harus memenuhi kewajibannya. Karena itu, kondisi tertentu yang terjadi pada suatu periode tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kota Sukabumi secara keseluruhan buruk.

Saya berpandangan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi tersebut secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat.

Sebaliknya, DPRD mempunyai kewajiban melakukan pengawasan secara objektif. Kritik harus tetap dilakukan, tetapi kritik tersebut harus berdasarkan angka dan menghasilkan solusi.

NasDem memilih berada pada posisi politik yang konstruktif: mendukung yang baik, mengoreksi yang kurang, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Apabila PAD Kota Sukabumi meningkat, kita patut memberikan apresiasi. Tugas berikutnya adalah memastikan peningkatan tersebut secara bertahap diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota harus memastikan ketersediaan obat di seluruh Puskesmas, keberlanjutan UHC, dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Tetapi jangan pula sebuah persoalan operasional pada satu sektor kemudian digunakan untuk menegasikan seluruh capaian pemerintah. Kita membutuhkan politik anggaran yang rasional, bukan politik kesimpulan yang tergesa-gesa.

Mengenai rencana pinjaman daerah, prinsip yang sama juga harus digunakan. Jangan sejak awal diposisikan sebagai sesuatu yang pasti buruk ataupun pasti baik.

DPRD harus melihat tujuan pinjaman, proyek yang dibiayai, manfaat ekonominya, kemampuan pembayaran kembali, proyeksi PAD, perkembangan transfer pusat, serta dampaknya terhadap ruang fiskal beberapa tahun ke depan.

Jika pinjaman mampu mempercepat pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah terbukti mampu membayar kewajibannya tanpa mengorbankan pelayanan dasar, maka kebijakan tersebut layak dipertimbangkan.

Sebaliknya, apabila hasil perhitungan menunjukkan risiko terhadap kesehatan APBD terlalu besar, DPRD berkewajiban memberikan koreksi. Yang kita bela bukan pemerintah atau kelompok tertentu. Yang harus kita jaga adalah kepentingan Kota Sukabumi. Karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk tidak mempertentangkan peningkatan PAD dengan persoalan pelayanan kesehatan secara sederhana.

Mari kita buka datanya.

Berapa peningkatan PAD yang benar-benar terealisasi? Dari mana sumber peningkatannya? Berapa kebutuhan pelayanan kesehatan? Apa penyebab sebenarnya dari kekurangan obat? Bagaimana kondisi kas daerah? Dan berapa ruang fiskal yang tersedia setelah seluruh kewajiban pemerintah dipenuhi?

Dari angka-angka tersebut kita baru dapat memberikan penilaian secara adil.

Sebagai Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Sukabumi, saya mendukung setiap upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki tata kelola fiskal, dan mempercepat pembangunan.

Pada saat yang sama, kami akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar peningkatan kemampuan fiskal tersebut semakin dirasakan masyarakat. Kenaikan PAD adalah modal. Pelayanan publik adalah tujuan.

Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus kita pastikan berjalan dalam satu arah: membangun Kota Sukabumi yang fiskalnya semakin kuat, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera.

*) Penulis adalah Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Sukabumi