Pendopo Sukabumi Dikepung, Mahasiswa Bakar Ban dan Blokade Jalan Ahmad Yani

SUKABUMI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Jawa Barat (BEMNUS Jabar) Wilayah Sukabumi Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pendopo Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin (22/6) siang.

Mereka datang untuk menyuarakan rapor merah terhadap sejumlah kebijakan rezim pemerintahan saat ini.

Berdasarkan pantauan Radar Sukabumi di lokasi, massa aksi tiba sekitar pukul 14.40 WIB dengan membawa spanduk berisi kecaman.

Situasi sempat memanas di depan pintu gerbang masuk Gedung Pendopo ketika massa melancarkan orasi hingga terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga.

Tak berhenti di situ, sekitar pukul 16.02 WIB, mahasiswa sempat memblokade Jalan Ahmad Yani dan melakukan aksi bakar ban motor di tengah badan jalan.

Jalannya aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Polres Sukabumi Kota, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Koordinator Wilayah Priangan Barat BEMNUS Jabar, Rahmadi Al Making kepada Radar Sukabumi mengatakan, aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk mosi tidak percaya mahasiswa terhadap berbagai kebijakan di bawah rezim Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah hingga mandeknya RUU Perampasan Aset selama 17 bulan di parlemen.

“Kami menyoroti program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Daerah Militer Produktif (KDMP) yang hari ini kami nilai kurang efektif dan efisien. Program MBG yang harusnya menargetkan penurunan stunting di wilayah 3T justru dipukul rata, sehingga banyak yang mubazir di daerah yang ekonominya mampu,” ujar Rahmadi kepada Radar Sukabumi di sela-sela aksi, Senin (22/6) sore.

Selain masalah anggaran APBN yang dinilai tidak tepat sasaran, BEMNUS Jabar juga mengkritisi program KDMP atau Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sukabumi yang pembangunannya dianggap jauh dari kata sempurna dan berada di wilayah hutan tanpa kejelasan strategis. Keterlibatan aparat dalam ranah sipil melalui program tersebut juga dinilai mencundangi semangat Reformasi 1998.

“Ketika TNI-Polri ditarik terlalu jauh masuk ke ranah sipil, ini memperkuat status quo dan mencederai reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Ditambah lagi dengan kabinet yang gemuk diisi oleh ketua umum partai politik, fungsi pengawasan DPR menjadi mandul karena semua masuk koalisi. Oleh karena itu, kami juga mendukung penuh gerakan Reformasi Jilid Dua untuk evaluasi total kabinet,” tegas Rahmadi.