Lemahnya Transparansi Menghambat Fungsi Pengawasan DPRD dan Realisasi Program Kerakyatan

Oleh: Taufik Muhammad Guntur

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi

DALAM sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Fungsi pengawasan bukan hanya pelengkap demokrasi, melainkan instrumen penting agar janji politik kepala daerah benar-benar dapat diwujudkan secara terukur dan tepat sasaran.

Namun dalam praktiknya, kami di DPRD Kota Sukabumi menghadapi tantangan yang cukup serius dalam menjalankan fungsi kontrol tersebut. Salah satu hambatan mendasar adalah sulitnya memperoleh dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari sejumlah perangkat daerah. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah kota.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika masyarakat saat ini menaruh perhatian besar terhadap realisasi program P2RW serta janji politik dana abadi Rp10 juta per RT yang disampaikan pada momentum Pilkada lalu. Program tersebut pada dasarnya memiliki semangat yang baik, yakni memperkuat pembangunan berbasis lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Akan tetapi dalam perjalanannya, implementasi program tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, ketidakjelasan skema pelaksanaan, hingga persoalan sinkronisasi kebijakan dan kesiapan anggaran. Di sinilah seharusnya fungsi pengawasan DPRD diperkuat, agar setiap hambatan dapat segera dipetakan dan dicarikan solusi bersama.

Sayangnya, bagaimana DPRD dapat melakukan evaluasi secara maksimal apabila akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran saja masih sulit diperoleh? Transparansi anggaran adalah fondasi utama pengawasan. Ketika akses informasi terbatas, maka ruang kontrol publik pun ikut melemah.

Saya meyakini bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan janji politik, tetapi juga kepastian arah kebijakan dan keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan kondisi riil keuangan daerah.

Publik perlu mengetahui apa kendala sebenarnya, apa solusi yang sedang disiapkan, dan bagaimana roadmap pemerintah agar program-program kerakyatan tetap bisa berjalan secara bertahap dan realistis.

DPRD pada prinsipnya ingin menjadi bagian dari solusi. Kami ingin memastikan bahwa program P2RW maupun gagasan dana abadi untuk RT tidak berhenti menjadi narasi politik semata, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan terukur.

Karena itu, ke depan perlu ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat keterbukaan data dan koordinasi kelembagaan. Sebab tanpa transparansi, fungsi pengawasan akan melemah. Dan ketika pengawasan melemah, maka program-program yang menyangkut harapan masyarakat pun berisiko sulit direalisasikan secara optimal.

Masyarakat Kota Sukabumi hari ini membutuhkan kepastian, bukan sekadar perdebatan. Mereka ingin melihat pemerintah dan DPRD bekerja bersama mencari jalan keluar, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan benar-benar hadir sampai ke lingkungan RT dan RW. ***