Evaluasi PAD, Kecamatan Warudoyong Perkuat Pelayanan Publik

SUKABUMI – Pemerintah Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepegawaian dan Keuangan Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut, menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan Warudoyong.

Rakor yang berlangsung bersama seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan itu diikuti oleh Kelurahan Warudoyong, Nyomplong, Sukakarya, Benteng, dan Dayeuh Luhur.

Dalam kegiatan tersebut dibahas evaluasi kinerja aparatur, pengelolaan keuangan, hingga capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Camat Warudoyong, Sandra Utama Teguh mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini kegiatan rutin Kecamatan Warudoyong dalam mengevaluasi peningkatan PAD sekaligus memperkuat kinerja aparatur di lingkungan kecamatan dan kelurahan,” kata Sandra kepada Radar Sukabumi, Selasa (26/5).

Menurutnya, evaluasi triwulan menjadi langkah penting agar setiap perangkat wilayah dapat mengetahui capaian, kendala, serta target yang harus ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara, capaian PAD tertinggi masih diraih Kelurahan Warudoyong. Posisi tersebut kemudian disusul oleh Kelurahan Dayeuh Luhur dan Sukakarya.

“Yang paling tinggi capaiannya masih di Kelurahan Warudoyong, disusul Dayeuh Luhur dan Sukakarya. Ini menjadi motivasi bersama agar seluruh kelurahan terus meningkatkan kinerjanya,” ungkapnya.

Selain membahas evaluasi kinerja, dalam rakor tersebut juga disampaikan sejumlah program Pemerintah Kota Sukabumi yang telah direalisasikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Sukabumi.

Di antaranya kenaikan insentif RT dan RW hingga kurang lebih 100 persen yang telah berjalan selama sekitar 1,5 tahun.

“Tak hanya itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga telah merealisasikan pemberian gaji bagi anggota Linmas yang sebelumnya belum tersedia,” ucapnya.

Program tersebut, sambung Sandra, menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur kewilayahan yang selama ini turut membantu pelayanan dan keamanan lingkungan masyarakat.

“Melalui rakor ini, kami berharap terciptanya sinergi antaraparatur dalam menghadirkan pelayanan yang lebih prima, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Bam)