Soal Penghapusan Bantuan Provinsi, Sekolah Swasta Masih Menunggu Informasi Resmi

SUKABUMI — Wacana penghapusan dana bantuan operasional untuk sekolah swasta di Jawa Barat mulai memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah. Di Kota Sukabumi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK menjadi salah satu pihak yang memberikan respons atas isu tersebut. Ketua MKKS SMK Kota Sukabumi, Budi Supriadi, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak sekolah swasta belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun instansi terkait lainnya.

Menurut Budi, kabar mengenai penghapusan bantuan memang telah ramai beredar di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Namun, bagi sekolah, dasar informasi yang dipercaya tetaplah pernyataan resmi pemerintah.

“Kami, sekolah-sekolah SMK swasta, sampai saat ini belum menerima informasi secara langsung atau resmi, baik melalui surat ataupun penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jabar maupun dari KCD. Jadi kami masih menunggu informasi resmi. Walaupun informasi dari media sosial sudah ada, kami tetap menunggu info pemerintah melalui Disdik Prov atau KCD,” ujarnya.

Budi menegaskan bahwa apa pun keputusan pemerintah, pihaknya berikhtiar untuk menerimanya sebagai ketentuan terbaik. Namun ia juga menyampaikan harapan besar agar dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta tetap dipertahankan.

Budi menyoroti bahwa keberadaan bantuan provinsi memiliki peran penting, terutama karena sekolah swasta menampung banyak siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

“Di sekolah swasta juga banyak siswa-siswi dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sementara daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Oleh karena itu, bantuan provinsi selama ini dianggap sebagai bentuk dukungan agar sekolah swasta tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik dan terjangkau,” ungkapnya.

Menurutnya, sekolah swasta selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan akses pendidikan tetap merata. Dengan kapasitas sekolah negeri yang tidak mampu menampung seluruh lulusan jenjang sebelumnya, sekolah swasta menjadi solusi bagi ribuan siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau.

Budi tidak menutupi bahwa kondisi sekolah swasta saat ini semakin berat. Banyak sekolah menghadapi tantangan finansial yang cukup serius karena pendapatan yang semakin minim, sementara kebutuhan operasional terus meningkat.

“Situasi di sekolah swasta sekarang sangat berat, dan sebagian sudah sangat mengkhawatirkan. Biaya operasional lembaga tetap harus berjalan. Sekolah tetap harus membayar gaji guru, listrik, dan perawatan fasilitas. Maka beban sekolah ke depan akan semakin besar,” katanya.

Bantuan provinsi yang selama ini diterima turut membantu menjaga stabilitas operasional sekolah, terutama untuk mempertahankan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Jika bantuan tersebut benar-benar dihapus, dikhawatirkan akan terjadi penyesuaian yang berdampak pada proses belajar mengajar maupun keberlangsungan lembaga pendidikan.

Budi kembali menegaskan bahwa MKKS SMK Kota Sukabumi masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah. Ia berharap pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera memberikan klarifikasi agar sekolah-sekolah dapat mempersiapkan langkah antisipatif.

“Kami tidak ingin menduga-duga. Kami berharap ada informasi resmi secepatnya agar sekolah bisa menyesuaikan diri dan membuat perencanaan yang tepat,” ujarnya.

Terlepas dari situasi yang berkembang, Budi memastikan bahwa sekolah swasta tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak penghapusan bantuan secara menyeluruh, termasuk kontribusi besar sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.

“Apapun keputusan pemerintah, kami siap menjalankannya. Tapi kami sangat berharap bantuan tetap ada demi keberlangsungan pendidikan dan peluang yang setara bagi semua anak,” tutupnya.(wdy)