Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Menlu, Menteri Nusron: Langkah Strategis Amankan Aset Negara

JAKARTA – Upaya penguatan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) kembali ditegaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Kamis (06/11/2025), Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam sebuah acara resmi di Gedung Pancasila, Jakarta.

Langkah ini menjadi bagian dari program percepatan sertipikasi BMN yang dinilai krusial untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi aset negara dari potensi sengketa dan penguasaan ilegal.

“Syukur alhamdulillah, kita di sini untuk menyerahkan sertipikat pemerintah atas nama Kementerian Luar Negeri. Semoga ini menjadi langkah baik. Sertipikat Kementerian Luar Negeri yang kita garap ini hampir tidak ada konflik dan tidak diduduki masyarakat,” ujar Menteri Nusron dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, kerja sama lintas kementerian ini menjadi contoh baik dalam pengamanan aset negara. Ia mengapresiasi penataan aset yang dinilai tertib dan terkelola dengan baik oleh Kementerian Luar Negeri.

“Kita mengamankan aset negara dengan memberikan kepastian hukum atas aset BMN milik teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Terima kasih sudah sangat rapi dalam penataan aset,” tambahnya.

Objek tanah yang disertipikatkan berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan luas 4.185 meter persegi. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena berada di pusat pemerintahan dan pusat kegiatan diplomatik nasional. Sertipikat tersebut kini tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri dengan status Hak Pakai, dan diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN pada Oktober 2025.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyampaikan terima kasih atas proses sertipikasi yang berjalan lancar dan tepat waktu. “Setelah melalui serangkaian proses, alhamdulillah sertipikatnya dapat diterbitkan bulan Oktober kemarin. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan penyertipikatan tanah milik negara,” ujarnya.

Sugiono menegaskan bahwa kepastian hukum atas aset-aset diplomatik menjadi pondasi penting dalam mendukung kinerja kementeriannya, terlebih untuk kebutuhan operasional, layanan diplomasi, hingga penguatan hubungan luar negeri.

Penyerahan sertipikat ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, di antaranya Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Syarif Syahrial, serta Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Erry Juliani.

Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan bahwa sertipikasi aset negara merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan koordinasi erat antarinstansi. Selain memberikan kepastian hukum, sertipikasi ini juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan pemanfaatan tanah sesuai fungsinya bagi kepentingan negara, pungkasnya. (Den)