Wacana Pilkada oleh DPRD, PDIP dan PKS di Kota Sukabumi Singgung Mundur ke Zaman Orba

SUKABUMI – Enam partai politik telah menunjukkan kecondongan. Ini terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada via Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Enam parpol tersebut yakni Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, dan yang terbaru adalah Demokrat. Sebelumnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya pada posisi ingin mengkaji terlebih dahulu namun kini resmi pindah haluan. Bagaimana parpol lainnya? PDIP tegas menolak. Sedangkan PKS masih ingin mengkaji dulu.

Kalkulasi kursinya, enam partai yang mendukung tersebut memiliki total 417 kursi. Sedangkan PDIP yang menolak yakni 110 kursi dan PKS yang masih pikir-pikir sebanyak 53 kursi. Kalaupun pada akhirnya PKS ikut menolak bersama PDIP dengan total 163 kursi, maka tetap kalah dari kubu yang menghendaki pilkada oleh DPRD.

Lantas, apa kata politisi PDIP dan PKS di Kota Sukabumi? Sekretaris DPC PDIP Kota Sukabumi, Rojab Asyari, mengatakan sikap partainya sudah sangat tegas dan jelas menolak ide tersebut.

“PDIP jelas dan tegas menolak wacana pilkada oleh DPRD. Sebab, menurut kami, rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih kepala daerahnya, baik itu wali kota, bupati, hingga gubernur. Dan ini merupakan hak konstitusional,” kata Rojab kepada Radar Sukabumi, Rabu (7/1).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi menuturkan, jika wacana ini terjadi, maka demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Sebab, pilkada oleh DPRD sama saja kembali ke masa orde baru (orba).

“Izinkan saya mengingatkan bahwa kita telah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Terjadi proses transisi demokrasi yang cukup luar biasa dari orde baru ke reformasi. Kita hadir saat ini merupakan buah cipta dari semangat reformasi. Jika wacana ini terjadi, bukankah terjadi suatu kemunduran?” ucap Rojab.

Wacana ini, kata Rojab lagi, akan menjadi bahasan utama dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol mulai 9-12 Januari mendatang. Kendati demikian, Rojab secara pribadi, tetap tegas menolak wacana pilkada oleh DPRD.

“Ada yang mengatakan wacana ini agar terjadi efisiensi dalam cost politik pilkada. Saya pribadi berpendapat, justru ini berpotensi terjadinya transaksi tertutup yang hanya di kalangan elit partai saja. Jadi sekali lagi, PDIP bersama rakyat untuk memperjuangkan hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung,” tegas Rojab.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, mengatakan sikap daerah mengikuti sikap pusat. “Apapun itu, kami di daerah siap. Tapi, saya pribadi, berharap agar pilkada masih dipilih langsung oleh rakyat. Karena ini bagian dari buah reformasi,” ungkap Danny kepada Radar Sukabumi, Rabu (7/1).

“Sayang sekali kalau kita harus kembali ke belakang, seolah oleh orba,” lanjutnya.

Senada dengan Rojab, Danny yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Sukabumi, pilkada oleh lembaga legislatif itu hanya akal-akalan untuk mengalihkan distribusi anggaran. Dari awalnya didominasi oleh biaya politik, kemudian beralih ke politik uang.

“Sebelumnya, banyak (biaya politik) untuk rakyat, tapi kini bisa menjadi ke elit politik. Baik dari pusat sampai daerah. Ya, kita harus ingat, warisan dari orde baru dulu,” pungkas Danny. (izo)