Menteri Nusron Tekankan Sinkronisasi Loket dan Back Office

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan perlunya peningkatan kapasitas petugas loket sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri Nusron, petugas loket bukan hanya menjadi titik awal interaksi dengan masyarakat, tetapi juga garda terdepan yang menentukan kelancaran proses administrasi pertanahan.

“Ini perlu adanya assesment ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).

Menteri Nusron menekankan bahwa keseragaman pemahaman produk layanan yang dipadukan dengan keterampilan pelayanan yang ramah akan membuat masyarakat menerima informasi yang jelas dan komprehensif.

Ia mencontohkan, sering terjadi pengajuan berkas yang harus bolak-balik karena petugas loket dan back office belum sepenuhnya sinkron. “Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” jelasnya.

Pembinaan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang layanan pertanahan, sekaligus membekali petugas loket dengan kemampuan komunikasi yang baik agar masyarakat merasa puas dengan layanan yang diterima. Menteri Nusron menambahkan bahwa pembinaan akan dilakukan di BPSDM untuk memastikan standarisasi kompetensi seluruh petugas front line.

Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, yang menekankan pentingnya koordinasi antara Kepala Kantor, manager loket, dan petugas back office.

“Dari Kepala Kantor juga harus sinkronkan antara tugas petugas loket, manager loket, dan back office. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, pastikan ada satu kesepahaman,” ujarnya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta memaparkan progres pelayanan serta tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; serta Para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan profesionalisme petugas loket, mempercepat alur layanan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan yang transparan, cepat, dan akurat. (Den)