DSCR jadi Kunci: DPRD Harus Menguji Kelayakan Pinjaman Rp250 Miliar Kota Sukabumi

*Oleh: Taufik Muhammad Guntur, S.E., M.M

RENCANA Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar patut dikaji secara mendalam. Perdebatan mengenai pinjaman seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “perlu atau tidak”, tetapi harus bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah kemampuan keuangan daerah benar-benar mampu mengembalikan pinjaman tersebut tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat?

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat satu indikator yang tidak boleh diabaikan, yaitu Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pinjaman.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (yang kemudian diharmonisasi melalui PP Nomor 1 Tahun 2024). Regulasi tersebut menegaskan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan paling sedikit sebesar 2,5, dan perhitungan DSCR wajib menjadi bagian dari persyaratan pinjaman daerah.

Artinya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan kebutuhan dana sebesar Rp250 miliar. Pemerintah juga harus membuktikan, melalui perhitungan yang dapat diuji, bahwa kemampuan fiskal Kota Sukabumi masih berada pada tingkat yang aman.

Berdasarkan simulasi sederhana dengan asumsi pinjaman Rp250 miliar selama tiga tahun dan bunga sekitar 6% per tahun, kewajiban pembayaran pokok dan bunga diperkirakan mencapai sekitar Rp90–100 miliar setiap tahun.

Jika kemampuan keuangan bersih daerah untuk membayar pinjaman hanya berada di kisaran Rp150 miliar per tahun, maka DSCR hanya sekitar 1,5–1,7. Nilai tersebut berada di bawah batas minimal 2,5 yang selama ini menjadi standar kehati-hatian dalam penilaian pinjaman daerah. Simulasi ini bukan perhitungan resmi pemerintah, tetapi menggambarkan pentingnya menguji kapasitas fiskal sebelum mengambil keputusan.

Inilah yang menjadi perhatian utama DPRD. Persetujuan terhadap pinjaman bukan sekadar persetujuan politik, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk memastikan APBD tetap sehat dan pelayanan publik tidak terganggu.

Risiko fiskal yang perlu diwaspadai cukup nyata. Struktur APBD Kota Sukabumi masih menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, belanja operasi masih mendominasi APBD sehingga ruang fiskal relatif terbatas. Apabila di masa mendatang terjadi perlambatan pendapatan atau penurunan transfer, beban pembayaran cicilan pinjaman dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya.

Karena itu, sebelum DPRD memberikan persetujuan, pemerintah daerah semestinya menyampaikan secara terbuka:

– perhitungan DSCR resmi;
– proyeksi APBD selama masa pinjaman;
– skema pembayaran pokok dan bunga;
– analisis sensitivitas apabila PAD atau transfer daerah menurun;
– serta kajian manfaat ekonomi dari proyek yang akan dibiayai.

Semua dokumen tersebut merupakan bagian penting dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah.

Pada akhirnya, pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang harus ditolak maupun diterima secara apriori. Namun, setiap rupiah utang yang dibebankan kepada daerah akan menjadi kewajiban masyarakat melalui APBD pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada data, analisis fiskal yang objektif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pinjaman benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan meninggalkan beban fiskal bagi pemerintah daerah di masa yang akan datang. ***

* Taufik Muhammad Guntur, S.E., MM, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi